Saumlaki, 5 Januari
2026 – Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Saumlaki telah
dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Komitmen
Bersama Tahun 2026 yang dipimpin oleh Ketua dan diikuti oleh para Hakim,
Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kasubbag, Panitera Pengganti,
Juru Sita, Juru Sita Pengganti, Para Staff dan PPPK pada Pengadilan Negeri
Saumlaki, serta Penandatanganan Maklumat Pelayanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Saumlaki Yang Mulia Ignatius Y Ari Wibowo, S.H.
Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan
komitmen bersama yang wajib dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten oleh
seluruh aparatur Pengadilan Negeri Saumlaki dalam melaksanakan tugas fungsi
peradilan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur
PN Saumlaki memiliki kesamaan komitmen, persepsi, dan langkah dalam mendukung
terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan
kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
@humasmahkamahagung
@ditjenbadilum
@infoptambon
INFORMASI AUDIO PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengumuman Mahkamah Agung RI- Partisipasi Masyarakat Umum Dalam Penelusuran Informasi Rekam Jejak Para Peserta Seleksi Panitera Muda Perakara Pidana Dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
- Hasil Seleksi Kompetensi Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
- Pemberitahuan Pemeliharaan ( Maintenance) Aplikasi E - Sadewa
- Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
- Penyelesaian Pembayaran Batik Pdsbma Tahun 2025
Pengumuman Badilum- Undangan Rapat Koordiasi SATGAS SIPP Tahun 2026
- Perbaikan ketidaksesuaian pencatatan pidana denda putusan pada aplikasi SIPP
- Pemanggilan Peserta Bimtek Pelayanan Hukum Disabilitas 2026
- Informasi Tindak Lanjut Perbaikan LHKPN di Lingkungan Peradilan Umum
- Penyampaian Informasi Tindak Lanjut Perbaikan Laporan LHKPN dan Wajib Lapor dalam Status Proses Verifikasi