Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II

Berakhlak gif

Berakhlak gif

SI SUPER PN Saumlaki

SI SUPER adalah Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik ( Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi ) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Saumlaki.Lebih Lanjut

Eraterang (Surat Keterangan Elektronik)

Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (eraterang) dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan. Adapun tujuan lainnya adalah untuk bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satuan kerja dibawahnya.Lebih Lanjut

(e-Court) Pendaftaran Perkara Online

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.Lebih Lanjut

(SIWAS) Sistem Informasi Pengawasan

APA ITU WHISTLEBLOWING ? Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.” Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM.Lebih Lanjut

Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Saumlaki, Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN



Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas.



INFORMASI PENGADILAN

  • KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
    10 November 2025 10:45 pm
    Saumlaki, 7 November 2025 Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Saumlaki, telah diadakan Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan di LAPAS Kelas III Saumlaki oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, I Made Bima Cahyadi, S.H dan Tim kepada Warga Binaan LAPAS Kelas III Saumlaki. Kegiatan KIMWASMAT ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung […]
  • KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
    10 November 2025 10:39 pm
    Saumlaki, 7 November 2025 Bertempat di Ruang Command Center telah diadakan kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata Khusus Eksekusi Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon serta Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Satuan Kerja Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Para Hakim, Panitera, Pejabat Struktural dan Fungsional […]
  • KEGIATAN PEMERIKSAAN SETEMPAT PERKARA PERDATA NOMOR 33/Pdt.Bht/2025/PN Sml
    10 November 2025 10:35 pm
    Desa Ilngei, 4 November 2025 Telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk perkara perdata Nomor 33/Pdt.Bth/2025/PN Sml yang berlokasi di Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Stefanus Fernandus, S.H., selaku Ketua Majelis dengan didampingi Muhammad Lukman Azis, S.H., selalu Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Jurusita serta staff Pengadilan Negeri Saumlaki. Selain […]

INFORMASI AUDIO PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LOKASI KANTOR PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Prosedur Pelayanan Masyarakat

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?, Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu, Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan, Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

JADWAL SIDANG

BERITA TERKAIT
RSS Pengumuman Mahkamah Agung RIRSS Pengumuman Badilum

Copyright ©2025 | Themes by Admin IT | Templates by Mahkamah Agung

Home Berita Login