Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II

Berakhlak gif

Berakhlak gif

SI SUPER PN Saumlaki

SI SUPER adalah Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik ( Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi ) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Saumlaki.Lebih Lanjut

Eraterang (Surat Keterangan Elektronik)

Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (eraterang) dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan. Adapun tujuan lainnya adalah untuk bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satuan kerja dibawahnya.Lebih Lanjut

(e-Court) Pendaftaran Perkara Online

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.Lebih Lanjut

(SIWAS) Sistem Informasi Pengawasan

APA ITU WHISTLEBLOWING ? Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.” Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM.Lebih Lanjut

Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Saumlaki, Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN



Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas.



INFORMASI PENGADILAN

  • PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI SUKSES MELAKSANAKAN EKSEKUSI
    23 Oktober 2026 6:51 am
    Saumlaki 20 Oktober 2026 Pengadilan Negeri Saumlaki sukses melaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PN Sml pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertempat di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera PN Saumlaki, Adrianus Saimima, bersama Jurusita Pengganti Piere Telehala dan dua orang pegawai PN Saumlaki, dengan bantuan pengamanan dari […]
  • PN SAUMLAKI DAN BAPAS SAUMLAKI TANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA
    16 Oktober 2026 1:09 am
    Saumlaki, 15 Oktober 2026 Pengadilan Negeri Saumlaki bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Saumlaki melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga penegak hukum, khususnya dalam mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru serta penguatan pembimbingan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang […]
  • PN SAUMLAKI TEGASKAN INDEPENDENSI PERADILAN
    15 Oktober 2026 10:29 pm
    Saumlaki 13 Oktober 2026 Pengadilan Negeri Saumlaki menghargai setiap aspirasi dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan melalui aksi demonstrasi terkait perkara yang sedang menjadi perhatian publik. Menanggapi aksi tersebut, Juru Bicara Pengadilan Negeri Saumlaki, Muhammad Lukman Azis, menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, PN Saumlaki senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi, […]

INFORMASI AUDIO PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LOKASI KANTOR PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Prosedur Pelayanan Masyarakat

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?, Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu, Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan, Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

JADWAL SIDANG

BERITA TERKAIT
RSS Pengumuman Mahkamah Agung RIRSS Pengumuman Badilum

Copyright ©2026 | Themes by Admin IT | Templates by Mahkamah Agung

Home Berita Login