Saumlaki, 6 Maret 2026

Telah dilaksanakan kegiatan Public Campaign Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai wujud komitmen dalam membangun lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang dilaksanakan di depan kantor Pengadilan Negeri Saumlaki ini dilakukan dengan menempelkan stiker kampanye Zona Integritas pada kendaraan masyarakat serta membagikan takjil kepada para pengguna jalan yang melintas.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pelayanan peradilan yang bersih dari praktik korupsi, gratifikasi, dan pungli. Serta mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi dan mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani.

Melalui kegiatan public ini, Pengadilan Negeri Saumlaki berharap dapat memperkuat komitmen bersama antara aparatur peradilan dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.

Mari bersama mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki.

#ZonaIntegritas
#WBK
#WBBM
#PengadilanNegeriSaumlaki
#PeradilanBersih
#MelayaniDenganIntegritas

INFORMASI AUDIO PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

• Partisipasi Masyarakat Umum Dalam Penelusuran Informasi Rekam Jejak Para Peserta Seleksi Panitera Muda Perakara Pidana Dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
• Hasil Seleksi Kompetensi Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
• Pemberitahuan Pemeliharaan ( Maintenance) Aplikasi E - Sadewa
• Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
• Penyelesaian Pembayaran Batik Pdsbma Tahun 2025

• Undangan Rapat Koordiasi SATGAS SIPP Tahun 2026
• Perbaikan ketidaksesuaian pencatatan pidana denda putusan pada aplikasi SIPP
• Pemanggilan Peserta Bimtek Pelayanan Hukum Disabilitas 2026
• Informasi Tindak Lanjut Perbaikan LHKPN di Lingkungan Peradilan Umum
• Penyampaian Informasi Tindak Lanjut Perbaikan Laporan LHKPN dan Wajib Lapor dalam Status Proses Verifikasi