Medan – HUMAS, Setelah sebelumnya diadakan di kota Makassar dan Palangkaraya, pada tanggal 26 – 28 Oktober 2011 Sosialisasi Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kembali diselenggarakan di kota Medan. Di Ruang Jupiter Hotel Grand Angkasa, sebanyak 46 peserta yang terdiri dari para Panitera Muda Hukum dari 4 (empat) lingkungan peradilan di wilayah Sumatera Utara menerima materi yang diberikan oleh tiga orang Narasumber, Drs. Abdullah, SH. dan Pularjono, S.Sos, Msi. yang berasal dari BPHN, dan Kepala Subbagian Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika Biro Hukum dan Humas pada Badan Urusan Administrasi MA-RI, Ahmad Jauhar, ST., MH.

 Meskipun tugas dan fungsi dari pendokumentasian bahan dan informasi hukum sesungguhnya telah dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun jajaran pengadilan dibawahnya, namun realisasi pelaksanaannya dalam bentuk jaringan belum dimengerti oleh tiap satker. Karenanya sosialisasi ini mengusung unsur pengenalan JDIH, pengelolaan, dan pemanfaatan IT dalam pelaksanaan kerja jaringan. Bila suatu saat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan pengadilan di bawahnya terbentuk, diharapkan pendokumentasian bahan dan informasi hukum akan lebih terintegrasi, sehingga selain daerah dapat mengakses bahan-bahan hukum pusat maupun nasional, pusat pun dapat mengakses bahan hukum daerah.

 Selain mendapat materi pengajaran dari Narasumber, pada sesi keempat para peserta sosialisasi dilatih oleh Bapak Ahmad Jauhar, ST., MH. untuk menggunakan CD Legislasi Mahkamah Agung yang memuat bahan hukum baik bahan hukum MA seperti SEMA, PERMA, dan SK KMA, maupun bahan-bahan hukum Nasional seperti UU, PP, dll. Dengan pendokumentasian dalam bentuk CD Legislasi, maupun termuatnya softcopy dari bahan-bahan dan informasi hukum pada website Mahkamah Agung dan masing-masing satker pengadilan, maka diharapkan nantinya para pengguna baik praktisi seperti Hakim, akademisi, dan masyarakat umum, dapat dengan mudah mencari dan mengakses bahan-bahan dan informasi hukum tersebut. Bila saatnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Mahkamah Agung dan Jajaran Pengadilan dibawahnya terbentuk, jaringan ini akan menjadi pendukung bagi transparansi peradilan dan pelayanan publik lembaga pengadilan. (ts/na)

Last Updated ( Thursday, 01 December 2011 10:45 )