Palangkaraya-JDI: Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Dr. Noomi Siahaan secara resmi membuka Sosialisasi Pembentukan Jaringan Dokumentasi Informasi  Hukum (JDIH) pada Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Peradilan di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Rabu, 12 Oktober pukul 19.00 WIB.

Sosialisasi ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan oleh Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Humas, BUA MA-RI, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kota Makassar pada bulan September.

Sosialisasi penting karena Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi merupakan salah satu upaya penyebaranluasan informasi hukum dan peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya sistem jaringan yang baik, maka informasi hukum akan didapat dengan lebih cepat dan mudah.

Dalam sambutannya, KPT Palangkaraya menyatakan bahwa dokumentasi bahan-bahan hukum unttuk pengambilan keputusan di Mahkamah Agung sangat penting mengingat hukum di negara kita adalah hukum positif, di mana segala sesuatu yang diputuskan di pengadilan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada satupun keputusan Hakim yang tidak didasarkan pada Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan. Produk-produk hukum yang tersedia dan dapat ditemukan dalam sistem jaringan dokumentasi hukum dan Peraturan Perundang-Undangan akan lebih cepat didapat sehingga membantu dalam menangani perkara.

Sosialisasi ini direncanakan dari tanggal 12 -14 Oktober 2011 yang berlangsung di kota Palangkaraya dengan melibatkan tim narasumber dari BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dan juga dari bagian Teknologi Informasi Mahkamah Agung. Terselenggaranya acara ini juga atas kerja sama yang baik dengan Panitia Daerah dari kantor pengadilan di Palangkaraya (ts/na).