:: Pencarian Peraturan ::
Tahun 1972
027K/SIP/1972
- Tentang:
- SOAL APAKAH SUATU PERBUATAN MERUPAKAN "PENGHINAAN" ADALAH SUATU PERSOALAN HUKUM YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN KASASI UNTUK MENILAINYA. ISI MAUPUN FORMAT SESUATU IKLAN TIDAK DAPAT DIKATAKAN MENGANDUNG PENGHINAAN ATAU MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG SELAMA TIDAK MELAMPAUI BATAS-BATAS DARI PADA YANG PERLU UNTUK MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN DARI PEMASANGAN IKLAN ITU.
067K/SIP/1972
- Tentang:
- PUTUSAN JUDEX-FACTIE DIBATALKAN, JIKA JUDEX-FACTIE TIDAK MEMBERIKAN ALASAN-ALASAN/PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG CUKUP DALAM HAL DALIL-DALIL PENGGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGANNYA.
1001K/SIP/1972
- Tentang:
- TIDAK MEMENUHINYA KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKSANAKAN PERIKATAN, SEHINGGA PERIKATAN TERSEBUT DIBATALKAN, DENGAN PENGGANTIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA HANYA UNTUK MENGABULKAN HAL-HAL YANG TIDAK DIMINTA ATAU MENGABULKAN LEBIH DARI PADA YANG DIMINTA TIDAK BERLAKU SECARA MUTLAK
102K/SIP/1972
- Tentang:
- HUKUM ADAT : APABILA DALAM PERKARA BARU TERNYATA PIHAK BERBEDA DENGAN PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA YANG SUDAH DIPUTUS LEBIH DULU, MAKA TIDAK ADA "NE BIS IN IDEM"
1038K/SIP/1972
- Tentang:
- TERHADAP KEPUTUSAN PERDAMAIAN TIDAK MUNGKIN DIADAKAN PERMOHONAN BANDING DAN TERHADAP PERKARA YANG TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI TIDAK MUNGKIN DIADAKAN KEPUTUSAN PERDAMAIAN.
1043K/SIP/1972
- Tentang:
- DENGAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN BANDING OLEH PIHAK PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT DALAM REKONPENSI PERKARA HARUS DIPERIKSA DALAM KESELURUHANNYA, BAIK DALAM KONPENSI MAUPUN DALAM REKONPENSI.
1063K/SIP/1972
- Tentang:
- TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA YANG MERUPAKAN KETETAPAN DALAM BIDANG PENGAWASAN ATAS JALANNYA PERADILAN YANG MENJADI TUGAS PT DISAMPING TUGASNYA UNTUK MELAKUKAN PERADILAN TINGKAT BANDING, TIDAK DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN KASASI.
1109K/SIP/1972
- Tentang:
- AMAR PUTUSAN PN, YANG MENOLAK GUGATAN SELURUHNYA, TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGANNYA YANG MENYATAKAN, BAHWA GUGATAN-GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA, OLEH KARENA DARI PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN ITU TAMPAK JELAS BAHWA YANG DIMAKSUD ADALAH "PENOLAKAN GUGATAN", KARENA PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT MENGURAIKAN TENTANG TIDAK BERHASILNYA PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA
1130K/SIP/1972
- Tentang:
- DIDAERAH ACEH SEBELUM PERKARA MENGENAI HAK MILIK ANTARA PARA AHLI WARIS DAPAT DIPERIKSA OLEH PENGADILAN UMUM, HARUSLAH DIPUTUS TERLEBIH DAHULU KEAHLIWARISANNYA SERTA BAGIAN-BAGIAN YANG MENJADI HAK DARI MASING-MASING AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA
266K/SIP/1972
- Tentang:
- JIKA MEMORI KASASI DIAJUKAN OLEH SEORANG KUASA SEDANGKAN DALAM SURAT KUASA TIDAK DISEBUTKAN BAHWA IA DIBERI KUASA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI MAUPUN MENGAJUKAN MEMORI KASASI, MAKA PERMOHONAN KASASI ITU HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
Pencarian
Kirim File
196A/KMA/SK/XII/2014Kepada seluruh Pengadilan pada 4 lingkungan peradilan
yang telah memiliki website Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum, harap mengkonfirmasi
kepada Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum dan Humas BUA-MARI
melalui email : bag.puu@gmail.com
Jalan. Ir. Soekarno, Saumlaki
Telp. (0918) 22174, FaX. (0918) 22175
E-mail : pn_saumlaki@yahoo.co.id, Website : www.pn-saumlaki.go.id
Saumlaki - Maluku Tenggara Barat - 97664
