JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Tahun 2007

Tentang:: PEMOHON KASASI/ PENGGUGAT BARU MENERIMA SK MENHUT SECARA FISIK PADA SAAT PEMERIKSAAN PERSIAPAN, HAL MANA MERUPAKAN AKIBAT KELALAIAN TERMOHON KASASI/TERGUGAT SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA, SEHINGGA TIDAK PATUT MENJADI BEBAN YANG MERUGIKAN PEMOHON KASASI/PENGGUGAT SEBAGAI PENCARI KEADILAN. MAKA PERHITUNGAN TENGGANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN HARUS DIHITUNG SEJAK PEMOHON KASASI/PENGGUGAT MENERIMA SK, I.C PADA TANGGAL 9 FEBRUARI 2006, SEHINGGA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 55 UU 9/2004

Tentang:: MESKIPUN BERDASARKAN PP NOMOR 75 TAHUN 2001 TERGUGAT SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA (TUN) BERWENANG MENERBITKAN KEPUTUSAN KUASA PERTAMBANGAN DI WILAYAHNYA, DENGAN TELAH DIKETAHUINYA AREAL PERTAMBANGAN PT. ARUTMIN INDONESIA ADA DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT (DI WILAYAH TERGUGAT), MAKA SEHARUSNYA TERGUGAT BERHATI-HATI DAN MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT PADA WAKTU MEMPERSIAPKAN KEPUTUSAN A QUO DENGAN TERLEBIH DAHULU MENCARI GAMBARAN YANG JELAS MENGENAI SEMUA FAKTA YANG RELEVAN MAUPUN SEMUA KEPENTINGAN PIHAK KETIGA, SEBELUM TERGUGAT MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK MEMBERI KUASA PERTAMBANGAN DIWILAYAH TANAH LAUT, AGAR TIDAK MENIMBULKAN PERMASALAHAN HUKUM DI KEMUDIAN HARI, KARENA ADANYA TUMPANG TINDIH AREAL KUASA PERTAMBANGAN.