JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Tahun 2003

Tentang:: BAHWA MENGENAI KETENTUAN PPN BERDASARKAN PASAL II UU NOMOR 11 TAHUN 1994 BELAKU AZAS LEX GENERALIS BAGI PENGUSANA KENA PAJAK PADA UMUMNYA (PASAL II HURUF a) DAN BERLAKU AZAS LEX SPESIALIS BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DIBIDANG PERTAMBANGAN MIGAS, PERTAMBANGAN UMUM TERMASUK PANAS BUMI DAN PERTAMBANGAN LAINNYA (PASAL II HURUF b). OLEH KARENANYA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK YANG MENDASARKAN PASAL II HURUF a UU NOMOR 11 TAHUN 1994 ATAS PENGUSAHA KENA PAJAK BERDASARKAN AZAS LEX SPESIALIS ADALAH TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Tentang:: BAHWA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 453/KMK.0412002 TANGGAL 30 OKTOBER 2002 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU UNTUK UMUM, KARENA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERSEBUT BERTENTANGN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, YAKNI KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 102 TAHUN 2001 PASAL 21 HURUF I

Tentang:: BAHWA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) TERHADAP SAUDARA M.L. TOBING TANPA SEIJIN P4P, PADAHAL PEKERJA YANG BERSANGKUTAN SUDANG MENJADI PEKERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PEKERJA TETAP), DISAMPING ITU DASAR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KETIDAK KEMAMPUAN/KETIDAK DISIPLINAN HARUS DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU

Tentang:: BAHWA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG UNTUK MENENTUKAN BENTUK JENIS HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL, MELAINKAN KEWENANGAN TERSEBUT SEPENUHNYA BERADA PADA PEJABAT TATA USAHA NEGARA