JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Tahun 1998

Tentang:: BAHWA SANGGAHAN/GUGATAN TERHADAP PELAKSANAAN SURAT PAKSA HANYA DAPAT DIAJUKAN KEPADA BADAN PERADILAN PAJAK. SEBELUM BADAN PERADILAN PAJAK TERBENTUK DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI (UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN PASAL 23 AYAT(2) DAN PENJELASANNYA)

Tentang:: BAHWA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 PASAL 116 MENENTUKAN BAHWA YAYASAN YANG BERGERAK DIBIDANG PENDIDIKAN TINGGI MERUPAKAN KEPANJANGAN TANGAN DARI PEMERINTAH UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG PENDIDIKAN. DENGAN DEMIKIAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA DOSEN DENGAN YAYASAN YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI KARENA SENGKETA TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TETAPI MERUPAKAN HUBUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Tentang:: BAHWA TANAH YANG BERASAL DARI HAK BARAT (EIGENDOM) TELAH KEMBALI KEPADA NEGARA, MAKA LURAH DAN CAMAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN TENTANG STATUS KEPEMILIKAN ATAS TANAH TERSEBUT