JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Tahun 1988

Tentang:: PUTUSAN PENGADILAN TINGGI HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MENCANTUMKAN DENGAN LENGKAP IDENTITAS TERDAKWA DALAM AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 197 AYAT 1 SUB b KUHAP. DAN JUGA TIDAK MENCANTUMKAN TENTANG STATUS TAHANAN TERDAKWA DALAM AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 197 AYAT 1 SUB k KUHAP. MAKA SEHARUSNYA PENGADILAN TINGGI DIPERINTAHKAN LAGI UNTUK MEMUTUS PERKARA TERSEBUT, NAMUN MENGINGAT AZAS PERADILAN YANG CEPAT, MAHKAMAH AGUNG AKAN MENGADILI SENDIRI PERKARA TERSEBUT

Tentang:: DALAM ILMU HUKUM PIDANA "MENYURUH LAKUKAN" MENGANDUNG ARTI, BAHWA SI PELAKU LANGSUNG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA PIDANA, PADAHAL DALAM PERKARA INI KEADAANNYA TIDAK DEMIKIAN, DENGAN MELIHAT SEGALA BUKTI SEHUGUNGAN DENGAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA SUDAH JELAS APA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA ADALAH SUATU PERBUATAN YANG LANGSUNG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA. JADI TERDAKWA ADALAH PELAKU LANGSUNG DAN BUKAN MENYURUH LAKUKAN SEPERTI PENDAPAT JUDEX FACTI

Tentang:: DALAM AMAR PUTUSAN CUKUP DISEBUTKAN BAHWA TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN KEJAHATAN. MEMPUNYAI, MENARUH, MEMAMERKAN, MEMAKAI DAN MENYEDIAKAN UNTUK DIPAKAI ALAT UKUR, TAKARAN, TIMBANGAN ATAU ALAT PERLENGKAPAN YANG TIDAK TERTANDA TERASAH YANG BERLAKU ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DISERTAI DENGAN KETERANGAN PENGESAHAN YANG BERLAKU. PASAL-PASAL DAN UNDANG-UNDANG YANG DILANGGAR TIDAK PERLU DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN