JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Tahun 1974

Tentang:: PERMAINAN "LOTERE BUNTUT" DALAM PERKARA INI, YAITU MEMASANG KOMBINASI 3 ANGKA, DIMANA PEMASANGAN ANGKA-ANGKA TERSEBUT AKAN MENANG KALAU ANGKA-ANGKA TERSEBUT SESUAI DENGAN 3 ANGKA TERAKHIR DARI NOMOR NALO YANG MENDAPAT HADIAH, DAPAT DIGOLONGKAN PADA PERJUDIAN SEPERTI DITENTUKAN PASAL 303 (3) KUHP.

Tentang:: BENTUK KESENGAJAAN (DOLUS) YANG DISYARATKAN OLEH PASAL 56 KUHP., TIDAK LAH DAPAT DISIMPULKAN DARI KEHARUSAN TERTUDUH UNTUK MENDUGA ATAU MENCURIGAI BAHWA AKAN DILAKUKANNYA DELIK YANG DITUDUHKAN, YANG LEBIH BERBENTUK KEALPAAN (CULPA), SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT PASAL 1 AYAT(2) KUHP

Tentang:: PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI TANPA KUASA KHUSUS DARI JAKSA AGUNG UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI KARENA JABATAN, DIANGGAP SEBAGAI PERMOHONAN KASASI PIHAK (49 (2) B UU NOMOR 13 TAHUN 1965)

Tentang:: KESIMPULAN YANG DIAMBIL HAKIM, APAKAH RANGKAIAN KATA-KATA YANG DIPERGUNAKAN TERDAKWA BERSIFAT "MENGHINA" ATAU TIDAK ADALAH KESIMPULAN JURIDIS, YANG TUNDUK PADA KASASI, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DIBATALKAN KARENA MAHKAMAH AGUNG BERKESIMPULAN, BAHWA RANGKAIAN KATA-KATA YANG DIPERGUNAKAN TERDAKWA TIDAKLAH BERSIFAT MENGINA, PENCANTUMAN PASAL 316 KUHP DALAM TUDUHAN "PENGGANTI LAGI" JUGA KELIRU KARENA PASAL TERSEBUT HANYALAH MERUPAKAN PEMBERATAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA YANG DIATUR PASAL 315 KUHP

Tentang:: BERDASARKAN PASAL 19 AYAT(2) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 YANG HARUS MEMBERITAHUKAN KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI KEPADA TERTUDUH ADALAH PANITERA PENGADILAN NEGERI, DALAM HAL PERMOHONAN KASASI DIAJUKAN SEBELUM PUTUSAN TERSEBUT SECARA SAH DIBERITAHUKAN, MAKA TANGGAL PERMOHONAN KASASI TERSEBUTLAH YANG BERLAKU SEBAGAI TANGGAL PERMULAAN UNTUK MENGITUNG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN RISALAH KASASI.

Tentang:: PENDAPAT TEAM AKHLI YANG DIGUNAKAN OLEH HAKIM SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PUTUSANNYA DAN KEMUDIAN PENDAPAT TEAM AKHLI ITU BERUBAH, TIDAK MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PASAL 1 AYAT(2) KUHP, SOAL TERDAPAT TIDAKNYA OVERMACTH MERUPAKAN SOAL PEMBUKTIAN DAN TIDAK TUNDUK PADA KASASI

Tentang:: PERSOALAN KEPADA SIAPA BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN ADALAH TERMASUK KEBIJAKSANAAN JUDEX FACTIE, KECUALI BILA DITENTUKAN LAIN OLEH UNDANG-UNDANG (EX PASAL 316 RIB JO 39 KUHP)