JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Tentang:: PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI TELAH SALAH MENERAPKAN UNDANG-UNDANG YAITU HANYA MENYANDARKAN PEMBUKTIAN TENTANG TUDUHAN YANG DITUJUKAN KEPADA TERDAKWA ATAS KETERANGAN TERDAKWA TERSEBUT, TANPA DIKUATKAN OLEH KESAKSIAN DENGAN PSERYARATAN-PERSYARATAN SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 300 RIB DAN PASAL-PASAL BERIKUTNYA

Tentang:: (1) PERMINTAAN UANG JASA HONORARIUM OLEH SEORANG DOKTER HEWAN DARI EXPORTIR HEWAN TIDAK MERUPAKAN PEMERASAN DALAM JABATAN (KNEVELARY) DARI PASAL 423 KUHP MAUPUN TINDAK PIDANA KORUPSI (PT) (2) BAHWA KEBIASAAN MEMUNGUT UANG HONORARIUM TERSEBUT DIATAS, SELAIN SUDAH MERUPAKAN KEBIASAAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT, JUGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 (MA).

Tentang:: WALAUPUN TIDAK MENYEBABKAN BATALNYA PUTUSAN, NAMUN KARENA PASAL 372 KUHP DAN BERIKUTNYA TIDAK MENYEBUT-NYEBUT "PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA", MAKA PERLU KWALIFIKASI DARI AMAR PUTUSAN TERSEBUT DIPERBAIKI SEHINGGA BERBUNYI MENYATAKAN TERDAKWA-TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN KEJAHATAN "PENGGELAPAN"

Tentang:: PERMOHONAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN DARI SEGALA TUDUHAN, TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA DALAM MEMORI KASASI TIDAK MEMUAT BANTAHAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT SESUNGGUHNYA SUATU PELEPASAN DARI TUNTUTAN HUKUM BERDASARKAN ALASAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT TIDAK MURNI, JUGA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN BAHWA PEMBEBASAN TERMAKSUD DIDASARKAN ATAS TAFSIRAN YANG KURANG BENAR ATAU KURANG TEPAT

Tentang:: PENGGELAPAN SECARA PRINSIPIEEL BERBEDA DENGAN PENIPUAN, STATUS TERTUDUH/PEMBANDING YANG TIDAK DISEBUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI, BUKAN MERUPAKAN ALASAN UNTUK DIBATALKAN PUTUSANNYA.

Tentang:: TERDAKWA DIPERSALAHKAN MELAKUKAN KORUPSI CQ PENGGELAPAN WALAUPUN IA TIDAK MELAKUKANNYA SENDIRI SECARA LANGSUNG MELAINKAN SENGAJA MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGGELAPKAN UANG NEGARA YANG ADA PADA TERDAKWA KARENA JABATANNYA (DALAM HAL INI ORANG LAIN ITU MENGGUNAKAN YANG TERMAKSUD UNTUK TUJUAN-TUJUAN DILUAR TUJUAN PENGGUNAAN SEMULA) DAN WALAUPUN YANG MENGUASAI UANG TERSEBUT ADALAH BUKAN TERDAKWA MELAINKAN KEPALA KANTOR PEMBAYARAN YANG ATAS PERINTAH TERDAKWA KEPALA KANTOR INI MELAKUKAN PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA LEVERANSIR. TIDAK DAPAT DITERIMA PULA ANGGAPAN TERDAKWA YANG MENGATAKAN BAHWA KETIDAK BERESAN PROSEDURE PELAKSANAAN ADA PADA MENTERI, KARENA SEORANG MENTERI HANYA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP POLITIS-BELEID SEDANGKAN TEKNIS BELEID (PELAKSANAAN) TETAP PADA TERDAKWA

Tentang:: DALAM PERKARA TINDAK PIDANA EKONOMI, PENYELUNDUPAN DIMANA PARA PELAKUNYA TERDIRI DARI ORANG-ORANG SIPIL DAN ORANG-ORANG MILITER, PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH "PENGADILAN EKONOMI", YANG HAKIM-HAKIMNYA TERDIRI DARI HAKIM DARI PERADILAN UMUM DAN HAKIM DARI PERADILAN MILITER, KECUALI DITENTUKAN LAIN, MENGENAI SIAPA YANG HARUS DITUNTUT ADALAH WEWENANG PENUNTUT UMUM.

Tentang:: PERBUATAN MENDEPOSITOKAN UANG PERUSAHAAN NEGARA DALAM BANK REKENING PERUSAHAAN NEGARA YANG BERSANGKUTAN PADA BANK PEMERINTAHAN, TIDAK MERUPAKAN PENGGELAPAN/TINDAK PIDANA KORUPSI, KARENA UANG TIDAK MENJADI HILANG ATAU TERLEPAS DARI KEKUASAAN TERDAKWA SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN NEGARA TERSEBUT.

Tentang:: MEMINJAM SEBIDANG TANAH DARI YANG BERHAK GUNA DIGARAP SATU MUSIM, TETAPI SETELAH WAKTU TIBA UNTUK MENGEMBALIKANNYA PADA YANG BERHAK, TIDAK DIKEMBALIKANNYA, MALAHAN DIJUAL MUSIMAN KEPADA ORANG LAIN, DIPERSALAHKAN MELANGGAR PASAL 385 (4) KUHP

Tentang:: TIDAK MENYERAHKAN UANG ARISAN YANG TELAH TERKUMPUL KEPADA ANGGOTA YANG BERHAK, ADALAH PENGGELAPAN DAN TIDAK TEPAT KALAU ARISAN DIANGGAP SEBAGAI PINJAM MEMINJAM TANPA BUNGA

Tahun 1973




Cari Berdasarkan Nama File:
Cari Berdasarkan Deskripsi File: