JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Main Menu

App Launcher

Download Peraturan

Kebijakan Peradilan

Yurisprudensi

Feedback

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 1969

Halaman: 1 2 3 Lanjut »

008K/KR/1969

Tentang:: SEBAIKNYA DUA MACAM TUDUHAN DIATUR DALAM BENTUK TUDUHAN PRIMER DAN SUBSIDIER TETAPI TUDUHAN TERUTAMA ITU TIDAK DAPAT DIKATAKAN SALAH

010K/KR/1969

Tentang:: SEBAGAI PENGGANTI VISUM ET REPERTUM DAPAT JUGA DIDENGAR KETERANGAN SAKSI AHLI

011K/KR/1969

Tentang:: DALAM DICTUM HARUS DISEBUT SEMUA KUALIFIKASI TINDAKAN YANG TERBUKTI DILAKUKAN TERDAKWA, PASAL 263 KUHP TIDAK ADA MENYEBUT ISTILAH SEORANG PEJABAT

015K/KR/1969

Tentang:: PERUBAHAN SURAT TUDUHAN YANG DIMAKSUD OLEH PASAL 282 HIR ADALAH PERUBAHAN YANG TIDAK MENGAKIBATKAN TIMBULNYA PERBUATAN PIDANA LAIN

019K/KR/1969

Tentang:: PUTUSAN YANG MENGANDUNG PEMBEBASAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING OLEH JAKSA, KECUALI DAPAT DIBUKTIKAN DALAM MEMORI BANDINGNYA BAHWA PEMBEBASAN ITU BUKANLAH PEMBEBASAN YANG MURNI

027K/KR/1969

Tentang:: DICABUTNYA UNDANG-UNDANG PENGENDALIAN HARGA 1948 DENGAN DIGANTI PEPERPU NOMOR 09/1962, BUKANLAH MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN, KARENA PRINSIP BAHWA HARGA-HARGA DAN JASA DARI BARANG-BARANG HARUS DIAWASI TETAP DIPERTAHANKAN

028K/KR/1969

Tentang:: LATAR BELAKANG DARI TINDAK PIDANA SUBVERSI IALAH HUBUNGANNYA DENGAN KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK, KEKUATAN-KEKUATAN ASING DAN LAIN-LAIN TIDAK DIPERLUKAN, SEBAB YANG PERLU DISIMPULKAN ADALAH UNSUR-UNSUR DELIK SUBVERSI DARI PERBUATAN-PERBUATAN NYATA PARA TERDAKWA, TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN (VRJISPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SUBVERSI DAPAT DIAJUKAN BANDING

029K/KR/1969

Tentang:: PEJABAT YANG BERWAJIB UNTUK MENERIMA PERMOHONAN/MEMORI KASASI, SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 122 JO 125 UU MAHKAMAH AGUNG INDONESIA ADALAH PANITERA DARI PENGADILAN ATAU HAKIM YANG MENGADAKAN PUTUSAN DAN BUKAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG

030K/KR/1969

Tentang:: DALAM SETIAP TINDAK PIDANA SELALU ADA UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM PADA PERBUATAN-PERBUATAN YANG DITUDUHKAN, WALAUPUN DALAM RUMUSAN DELIK TIDAK SELALU DICANTUMKAN

054K/KR/1969

Tentang:: HAKIM PIDANA TIDAK BERWENANG MENETAPKAN GANTI RUGI

Halaman: 1 2 3 Lanjut »

Kebijakan MA Terbaru

196A/KMA/SK/XII/2014

196A/KMA/SK/XII/2014

212/KMA/SK/XII/2014

212/KMA/SK/XII/2014

22/KMA/SK/II/2015

Kebijakan KPN Saumlaki

Peraturan Daerah

Pengumuman

Kepada seluruh Pengadilan pada 4 lingkungan peradilan

yang telah memiliki website Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum, harap mengkonfirmasi

kepada Bagian Peraturan Perundang-undangan

Biro Hukum dan Humas BUA-MARI

melalui email : bag.puu@gmail.com

Pencarian File

Alamat Redaksi

Jalan. Ir. Soekarno, Saumlaki

Telp. (0918) 22174, FaX. (0918) 22175
E-mail : pn_saumlaki@yahoo.co.id, Website : www.pn-saumlaki.go.id

Saumlaki - Maluku Tenggara Barat - 97664

Link Terkait