JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Tahun 1967

Tentang:: KEKHILAFAN DALAM HAL PEMBERIAN KWALIFIKASI TIDAK MERUPAKAN ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN HAKIM BAWAHAN, KEKHILAFAN SERUPA ITU AKAN DIPERBAIKI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINGKAT KASASI, MESKIPUN PERMOHONAN KASASI DITOLAK

Tentang:: (1.) DENGAN BERLAKUNYA KEMBALI UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA KITA TIDAK MENGENAL ADANYA FORUM PREVILIGIATUM. (2.) PADA AZASNYA MENGENAI PERBUATAN-PERBUATAN TERDAKWA PERTANGGUNG JAWAB PIDANANYA, YANG HARUS DILAKUKAN DIHADAPAN PENGADILAN, DAPAT JIKA DIKEHENDAKI, DISELENGGARAKAN BERSAMAAN DENGAN PERTANGGUNG JAWAB POLITIK KEUANGANNYA, YANG HARUS DILAKUKAN DIHADAPAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MPRS ATAU DPRGR. (3.) BAHWA MUNGKIN SAJA PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN KEBIJAKSANAAN EKONOMINYA MENGAMBIL KEPUTUSAN MENCIPTAKAN SUATU SISTEM SEMACAM DEFERRED PAYMENT (CHUSUS) AKAN TETAPI SECARA HUKUM (PIDANA) YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGENAI HAL-HAL ITU ADALAH TETAP PIHAK YANG SECARA MATERIIL TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERSEBUT, IN CASU TERDAKWA. (4.) INSTANSI PABEAN TIDAK BERWENANG MEMBERI IZIN PERIHAL PENGUASAAN SENJATA API

Tentang:: TANGGAL PENERIMAAN RISALAH KASASI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI TANGGAL DIAJUKANNYA PERMOHONAN KASASI, MAKA PERMOHONAN KASASI BESERTA DENGAN ALASAN-ALASANNYA TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG-TENGGANG WAKTU DAN DENGAN CARA MENURUT UNDANG-UNDANG.