:: Pencarian Peraturan ::
- Tentang:
-
KEBERATAN KASASI MENGENAI PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI
- Tentang:
-
PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASASI TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA PASAL 122 AYAT 1 UU MAHKAMAH AGUNG
- Tentang:
-
HUKUM ACARA PIDANA ADALAH TERMASUK HUKUM PUBLIK YANG MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN YANG MEMBERIKAN JAMINAN TERHADAP HAK-HAK AZASI DARI TERDAKWA, SEHINGGA SEGALA PENAFSIRAN HARUS DILAKUKAN SECARA LIMITATIF
- Tentang:
-
TERHADAP PERKARA YANG TIDAK TUNDUK PADA PERATURAN BANDING DAPAT LANGSUNG DIMINTAKAN KASASI PS 6 UU NOMOR 1 TAHUN 1951
- Tentang:
-
DENGAN DIMASUKANNYA RISALAH KASASI OLEH PENUNTUT KASASI DIANGGAP BAHWA PENUNTUT KASASI TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI PADA SAAT ITU JUGA
- Tentang:
-
PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN JAKSA KARENA JABATAN TANPA SURAT KUASA DARI JAKSA AGUNG DIANGGAP SEBAGAI PERMOHONAN KASASI PIHAK (PARTY KASASI), PERMOHONAN KASASI FORMIL TIDAK DAPAT DITERIMA KALAU RISALAH KASASI TIDAK ADA DIAJUKAN.
- Tentang:
-
(1.) PENGGANTIAN UU DEVIEZEN TAHUN 1940 DENGAN UU TAHUN 1964 NOMOR 32 TIDAK MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM ARTI PASAL 1 AYAT 2 KUHP.
(2.) BAHWA SUATU BADAN HUKUM TIDAK DAPAT DISITA
- Tentang:
-
PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK III/SAKSI TIDAK DAPAT DITERIMA PASAL 121 UU MAHKAMAH AGUNG