:: Pencarian Peraturan ::
Tahun 1982
1036K/SIP/1982
- Tentang:
- PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, KARENA PENGGUGAT TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN ALASAN-ALASAN GUGATAN PERCERAIANNYA SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 19 PP 9/1975, GUGATAN HARUS DITOLAK
1072K/SIP/1982
- Tentang:
- GUGATAN CUKUP DITUJUKAN KEPADA YANG SECARA FEITELIJK MENGUASAI BARANG-BARANG SENGKETA
1149K/SIP/1982
- Tentang:
- TERHADAP PERKARA INI DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA YANG TERDAHULU, YANG TELAH ADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, BERLAKU AZAS NE BIS IN IDEM, MENGINGAT KEDUA PERKARA ITU PADA HAKEKATNYA SASARANNYA SAMA YAITU PERNYATAAN TIDAK SAH JUAL BELI TANAH TERSEBUT DAN PIHAK-PIHAK POKOKNYA JUGA SAMA
2339K/SIP/1982
- Tentang:
- MENURUT UUPA PASAL 5 BAGI TANAH BERLAKU HUKUM ADAT, HAL MANA BERARTI RUMAH DAPAT DIPERJUAL-BELIKAN TERPISAH DARI TANAH (PEMISAHAN HORIZONTAL)
253PK/PERD/1982
- Tentang:
- ALASAN YANG DIKEMUKAKAN PEMOHON TIDAK TERMASUK DALAM SALAH SATU ALASAN UNTUK MENGADAKAN PENINJAUAN KEMBALI SEPERTI TERSEBUT DALAM PASAL 2 PERMA NOMOR 1 TAHUN 1982, MAKA TIDAK DAPAT DIBENARKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DITOLAK.
346K/SIP/1982
- Tentang:
- SEHARUSNYA PENGADILAN TINGGI SETELAH MEMPERTIMBANGKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA INI, MEMERINTAHKAN PENGADILAN NEGERI UNTUK MENGADILU DAN MENUTUS SEKALI LAGI PERKARANYA (I.C PENGADILAN TINGGI LANGSUNG MEMUTUS SENDIRI POKOK PERKARANYA)
684K/SIP/1982
- Tentang:
- KARENA PENGUASAAN TANAH SENGKETA OLEH TERGUGAT ADALAH SECARA MELAWAN HUKUM, MAKA TANPA HARUS DIBUKTIKAN LEBIH DULU SIAPA PEMILIK TANAH ITU, TANAH HARUS DIKEMBALIKAN DULU DALAM KEADAAN SEMULA, YAITU HARUS DISERAHKAN LAGI KEPADA PENGGUGAT DAN JIKA TERGUGAT MERASA SEBAGAI PEMILIK TANAH TERSEBUT, HARUS MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PENGGUGAT DI MUKA PENGADILAN NEGERI
913K/SIP/1982
- Tentang:
- GUGATAN MENGENAI PERCERAIAN TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN DENGAN GUGATAN MENGENAI HARTA BENDA PERKAWINAN
Pencarian
Kirim File
196A/KMA/SK/XII/2014Kepada seluruh Pengadilan pada 4 lingkungan peradilan
yang telah memiliki website Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum, harap mengkonfirmasi
kepada Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum dan Humas BUA-MARI
melalui email : bag.puu@gmail.com
Jalan. Ir. Soekarno, Saumlaki
Telp. (0918) 22174, FaX. (0918) 22175
E-mail : pn_saumlaki@yahoo.co.id, Website : www.pn-saumlaki.go.id
Saumlaki - Maluku Tenggara Barat - 97664
