:: Pencarian Peraturan ::
- Tentang:
-
LAYAK TIDAKNYA PENYEDIAAN AKOMODASI RUMAH PENGGANTI PADA ASASNYA MERUPAKAN KEBIJAKSANAAN KANTOR URUSAN PERUMAHAN, YANG TIDAK TUNDUK PADA PENILAIAN OLEH HAKIM PENGADILAN
- Tentang:
-
PENGADILAN NEGERI TIDAK TERIKAT PADA PUTUSAN ADAT DESA DAN PARENGE (KEPALA DISTRIK)
- Tentang:
-
KARENA TANAH SENGKETA MENJADI MILIK PENGGUGAT, JAUH SESUDAH TERGUGAT MENDIAMINYA, MAKA SUDAHLAH TEPAT DINYATAKAN, BAHWA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PENYEROBOTAN ATAS TANAH TERSEBUT.
- Tentang:
-
HUKUM ADAT : PERJANJIAN SEWA MENYEWA TERSEBUT ADA DALAM SUASANA HUKUM ADAT, DIMANA PIHAK-PIHAK ADALAH ORANG INDONESIA ASLI DAN TANAH SENGKETA ADA DI UJUNG BERUNG, DASAR-DASAR PEMIKIRAN K.U.H PERDATA (B.W) HARUS DIHILANGKAN, MENURUT HUKUM ADAT DALAM HAL INI LEBIH DITITIK BERATKAN PADA KEPATUTAN/KEPANTASAN
- Tentang:
-
KARENA TERGUGAT ASAL II TELAH MENYETUJUI PENCABUTAN GUGATAN DAN TIDAK BERSEDIA MENGHADAP KESIDANG, MAKA DAPAT DIPANDANG BAHWA TERGUGAT TERSEBUT TELAH MELEPASKAN KEPENTINGANNYA DALAM PERKARA INI, SEHINGGA PENCORETAN NAMANYA SEBAGAI TERGUGAT TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Tentang:
-
PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBATALKAN SURAT HAK MILIK YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI LAIN
- Tentang:
-
HUKUM ADAT : MENURUT HUKUM ADAT SASAK DALAM HAL KEAHLI WARIS DIMUNGKINKAN PENGGANTIAN TEMPAT