JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Tahun 1971

Halaman: « Kembali 1 2 3 Lanjut »

Tentang:: KEBERATAN KASASI YANG TIDAK MERINCI DALAM HAL MANA JUDEX FACTIE TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG SESUAI DENGAN KEBERATAN SERTA ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN TIDAK DAPAT DIBENARKAN

Tentang:: HUKUM ADAT: KEPUTUSAN JUDEX FACTIE YANG DIDASARKAN KEPADA PETITUM SUBSIDAIR DAPAT DIBENARKAN, ASALKAN MASIH DALAM KERANGKA YANG SERASI DENGAN INTI PETITUM PRIMAIR, JANDA CERAI MEMPUNYAI HAK YANG SAMA DENGAN JANDA MATI TERHADAP BARANG-BARANG PENINGGALAN SUAMINYA YANG TELAH MENINGGAL DUNIA, YANG BELUM DIBAGI

Tentang:: PENETAPAN PENGADULAN NEGERI MENGENAI AHLI WARIS DAN WARISAN YANG BERSIFAT DEKLATOIR BUKAN MERUPAKAN NE BIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BERSANGKUTAN MENGENAI SENGKETA ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.

Tentang:: PENILAIAN UANG/RESIKO BERDASARKAN YURISPRUDENSI, PERBEDAAN HARGA MATA UANG BARU DINILAI MENURUT HARGA EMAS MEMBEBANKAN RESIKONYA PADA KEDUA BELAH PIHAK SECARA SETENGAH-SETENGAH AKAN TETAPI DALAM HAL INI SELURUH RESIKO DIBEBANKAN KEPADA TERGUGAT, KARENA IA YANG BERSALAH YAITU TELAH MELEPASKAN HAK PENGGUGAT SECARA SEPIHAK

Tentang:: PENGADILAN NEGERI TELAH MEMBERIKAN KEPUTUSAN YANG BERSIFAT "VERSTEK", PADAHAL SEHARUSNYA KEPUTUSAN TERSEBUT BERSIFAT ATAS BANTAHAN (CONTRADICTOIR), UPAYA HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN YANG BERSIFAT CONTRADICTOIR ADALAH BANDING.

Tentang:: ALASAN YANG DIPERBOLEHKAN "(EEN GEOORLOOFDE OORZAAK)" BERDASARKAN PASAL 1320 B.W. YANG DALAM HAL INI MERUPAKAN SUATU "TUJUAN BERSAMA" (GEZAMENLIJKE DOEL)" DARI KEDUA BELAH PIHAK ATAS DASAR MANA KEMUDIAN DIADAKAN PERJANJIAN DAN BUKAN MERUPAKAN HAL YANG MENGENAI AKIBAT PADA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN

Tentang:: PENGADILAN TINGGI TIDAK BERWENANG UNTUK SECARA JABATAN TANPA PEMERIKSAAN ULANGAN MENEMPATKAN SEORANG YANG TIDAK DIGUGAT SEBAGAI SALAH SEORANG TERGUGAT, KARENA TINDAKAN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN AZAS SECARA PERDATA YANG MEMBERI WEWENANG TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT UNTUK MENENTUKAN SIAPA-SIAPA YANG AKAN DIGUGAT

Tentang:: PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI HARUS DIBATALKAN KARENA PADA WAKTU PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIUCAPKAN SEBENARNYA BELUMLAH JELAS SIAPA AHLI WARIS TERGUGAT ASAL YANG AKAN MENERUSKAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI TERGUGAT ASAL

Tentang:: BAHWA DISAMPING ITU JUGA DARI BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAMA SEKALI TIDAK TERNYATA DARI MANA ONGKOS PENGACARA RP. 12.500,- DIPERHITUNGKAN TEGASNYA TIDAK TERBUKTI BAHWA ONGKOSNYA ADALAH DEMIKIAN.

Tentang:: HUKUM ADAT : IX.5.1, HUKUM ADAT DI BALI, HUKUM WARIS, TERBUKTI BAHWA TERGUGAT I SEBAGAI NYEBURIN SENTANA PADA NI KENENG (DALAM PERKAWINANNYA DENGAN NI KENENG, TERGUGAT I BERSTATUS PEREMPUAN) DAN TELAH TERBUKTI PULA BAHWA NI KENENG MENINGGAL DUNIA, TERGUGAT I KAWIN LAGI TANPA PERSETUJUAN SEMUA KELUARGA TERDEKAT DARI ALMARHUM NANG RUNEM, MAKA TELAH TERBUKTI TERGUGAT I MENYALAHI DARMANYA SEBAGAI JANDA (TERGUGAT I MENURUT ADAT BERSTATUS PEREMPUAN) DAN MENURUT ADAT TERGUGAT I TIDAK BOLEH LAGI TINGGAL DI RUMAH ALMARHUM NANG RUNEM SERTA MEWARISI HARTA PENINGGALAN NANG RUNEM