:: Pencarian Peraturan ::
Tahun 1970
123K/SIP/1970
- Tentang:
- HUKUM ADAT : XII.7 HUKUM ADAT DI BALI TIDAK MELARANG PENGHIBAHAN ANTARA SUAMI ISTERI SEPANJANG HAL INI TIDAK MENGENAI HARTA PUSAKA
182K/SIP/1970
- Tentang:
- HUKUM ADAT : IX.14. TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI , HUKUM ADAT YANG HARUS DIPERLAKUKAN ADALAH HUKUM ADAT (YURISPRUDENSI) YANG BERLAKU PADA SAAT PEMBAGIAN TERSEBUT DILAKSANAKAN, JADI HUKUM ADAT YANG BERLAKU PADA DEWASA INI
207K/SIP/1970
- Tentang:
- HUKUM ADAT : XIII.7 HIBAH DALAM HUKUM ADAT DI DAERAH BERSIFAT MENGATUR (REGELEND RECHT)
209K/SIP/1970
- Tentang:
- SUATU TUNTUTAN BARU (REKONPENSI) TIDAK DAPAT DIAJUKAN DALAM TINGKAT KASASI, SUATU PERUBAHAN TUNTUTAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS HUKUM ACARA PERDATA, ASAL TIDAK MERUBAH ATAU MENYIMPANG DARI KEJADIAN MATERIIL WALAUPUN TIDAK ADA TUNTUTTAN SUBSIDAIR UNTUK PERADILAN YANG ADIL
296K/SIP/1970
- Tentang:
- MENURUT PASAL 123 HIR, PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA, KALAU DIKEHENDAKI BOLEH DIBANTU ATAU DIWAKILI OLEH SEORANG KUASA YANG UNTUK MAKSUD ITU HARUS DIKUASAKAN DENGAN SURAT KUASA KHUSUS/ISTIMEWA
372K/SIP/1970
- Tentang:
- PENYERAHAN HAK MILIK MUTLAK SEBAGAI JAMINAN OLEH PIHAK KE III HANYA BERLAKU UNTUK BENDA-BENDA BERGERAK
415K/SIP/1970
- Tentang:
- HUKUM ADAT : IX. 7. PEMBEANAN (PENYERAHAN TANPA MELEPASKAN HAK MILIK) HARUS DIANGGAP SEBAGAI USAHA UNTUK MEMPERLUNAK HUKUM ADAT DIMASA SEBELUM PERANG DUNIA KE II, DIMANA SEORANG ANAK PEREMPUAN TIADA MEMPUNYAI HAK WARIS
436K/SIP/1970
- Tentang:
- DALAM HAL INI ALASAN HUKUM YANG KUAT IALAH FAKTA BAHWA KEMUDIAN TERNYATA PENGGUGAT BUKAN AHLI WARIS DARI LAI BUATUA
492K/SIP/1970
- Tentang:
- PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG HANYA MEMPERTIMBANGKAN SOAL TIDAK BENARNYA BANTAHAN DARI PIHAK TERGUGAT, TANPA MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA APA DAN DALIL-DALIL MANA YANG TELAG DIANGGAP TERBUKTI LALU MENGABULKAN BEGITU SAJA SELURUH GUGATAN TANPA SATU DASAR PERTIMBANGAN ADALAH KURANG LENGKAP DAN KARENANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI HARUS DIBATALKAN
546K/SIP/1970
- Tentang:
- PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG DIKUATKAN OLEH PENGADILAN TINGGI HARUS DIBATALKAN, KARENA PUTUSAN-PUTUSAN TERSEBUT MENGABULKAN PERUBAHAN GUGATAN POKOK YANG DIAJUKAN PADA TINGKATAN PEMERIKSAAN DIMANA SEMUA DALIL-DALIL TANGKISAN DAN PEMBELAAN TELAH HABIS DIKEMUKAKAN
Pencarian
Kirim File
196A/KMA/SK/XII/2014Kepada seluruh Pengadilan pada 4 lingkungan peradilan
yang telah memiliki website Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum, harap mengkonfirmasi
kepada Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum dan Humas BUA-MARI
melalui email : bag.puu@gmail.com
Jalan. Ir. Soekarno, Saumlaki
Telp. (0918) 22174, FaX. (0918) 22175
E-mail : pn_saumlaki@yahoo.co.id, Website : www.pn-saumlaki.go.id
Saumlaki - Maluku Tenggara Barat - 97664
