JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Tahun 1969

Halaman: 1 2 Lanjut »

Tentang:: DALAM PERKARA PERDATA, WALAUPUN ADA TIGA ORANG YANG DIMINTA BANDING DAN BANDING DARI SEORANG SAJA YANG DAPAT DITERIMA DAN YANG LAIN KARENA FORMIL TIDAK DAPAT DITERIMA, TOH PERKARA ITU TETAP DIPERIKSA SELURUHNYA TERMASUK KEPENTINGAN-KEPENTINGAN PARA PEMBANDING YANG PERMOHONAN BANDINGNYA TIDAK DAPAT DITERIMA ITU

Tentang:: MAHKAMAH AGUNG TIDAK DAPAT MENGGANTUNGKAN PUTUSANNYA PADA SUATU PUTUSAN LAIN YANG MASIH AKAN DIJATUHKAN

Tentang:: HUKUM ADAT : XII.8 KHUSUSNYA DI JAWA BARAT HANYA DIKENAL WAKAF MILIK DAN WAKAF JAMA', JADI BUKAN WAKAF RAHAB

Tentang:: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI HARUS DIBATALKAN KARENA PUTUSANNYA MENYIMPANG DARI PADA YANG DITUNTUT DALAM SURAT GUGATAN, LAGI PULA PUTUSANNYA MELEBIHI DARI APA YANG DITUNTUT DAN LEBIH MENGUNTUNGKAN PIHAK TERGUGAT, SEDANG SEBENARNYA TIDAK ADA TUNTUTAN REKONPENSI

Tentang:: HUKUM ADAT : IX.14 PENGHIBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ALMARHUM KEPADA AHLI WARIS-AHLI WARISNYA DENGAN MERUGIKAN AHLI WARIS LAINNYA (KARENA DENGAN PENGHIBAHAN ITU AHLI WARIS LAINNYA TIDAK MENDAPAT BAGIAN) DINYATAKAN TIDAK SAH DAN HARUS DIBATALKAN, KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERI KEADILAN DAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI DAERAH PRIANGAN.

Tentang:: HUKUM ADAT : VIII.4;7;8 PEMBAGIAN HARTA GUNA KAYA ANTARA BEKAS SUAMI ISTERI MASING-MASING SEPARUH, PEMELIHARAAN ANAK-ANAK YANG BELUM DEWASA DISERAHKAN KEPADA SI IBU, BIAYA PENGHIDUPAN, PENDIDIKAN DAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERSEBUT DIBEBANKAN PADA AYAH DAN IBU MASING-MASING SEPARUH

Tentang:: SEBELUM ADA UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, MAKA PENGADILAN NEGERI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN-GUGATAN TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA

Tentang:: MENURUT KETENTUAN PASAL 15 UU NOMOR 19/1964 PENINJAUAN KEMBALI HARUS DIAJUKAN PADA MAHKAMAH AGUNG, KARENANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MEMERIKSA PERMOHONAN SEPERTI ITU TANPA MELALUI MAHKAMAH AGUNG HARUS DIBATALKAN. MENURUT AZASNYA PENINJAUAN KEMBALI HANYA BISA DIAJUKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA, KARENANYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA INI YANG TERNYATA DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.