JDI MAHKAMAH AGUNG-RI

Tahun 2007

Tentang:: DARI NOVUM TERBUKTI BAHWA UTANG PEMOHON PK KEPADA TERMOHON PK MAUPUN KEPADA PARA KREDITUR LAIN BALUM JATUH TEMPO DAN BELUN DAPAT DITAGIH, SEHINGGA BELUM TERPENUHI KETENTUAN PASAL 2 AYAT(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT UNTUK MENYATAKAN PEMOHON PK PAILIT

Tentang:: DALAM KASUS PATEN PROSES, YANG MELARANG PIHAK LAIN MENGGUNAKAN PROSES PRODUKSI YANG DIBERI PATEN TERSEBUT TANPA PERSETUJUAN PEMILIK (TERMASUK METODE ATAU PENGGUNAAN DARI PROSES TERSEBUT), PENGGUGAT (PEMILIK PATEN PROSES) HARUS MENJELASKAN SECARA TERPERINCI PADA BAGIAN-BAGIAN PROSES MANA YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT, APAKAH PADA PROSES PEMBUATAN ISI, KANDUNGAN ATAU FORMULA, ATAUKAH PADA BAGIAN PROSES PENGGUNAANNYA, AGAR DAPAT DIPERJELAS ADA TIDAKNYA PERBEDAAN ANTARA PATEN PENGGUGAT DAN HERBISIDA MILIK TERGUGAT YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA. KARENA HAL TERSEBUT TIDAK DIPERJELAS OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA, MAKA SUDAH TEPAT JUDEX FACTIE MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).

Tentang:: UNTUK PEMBATALAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG DEBITUR PAILIT, HARUS DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA JUAL BELI DILAKUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK UNTUK MERUGIKAN KREDITUR.

Tentang:: PASAL 41 UU 37/2004 HANYA MEMUNGKINKAN PEMBATALAN PERBUATAN HUKUM DEBITUR PAILIT YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN KREDITUR YANG DILAKUKAN SEBELUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN

Tentang:: DENGAN TELAH BERAKHIRNYA KEPAILITAN TERMOHON (PASAL 166 AYAT(1) UNDANG-UNDANG 37/2004), MAKA PENENTUAN PEMOHON SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI DALAM SUATU GUGATAN PERDATA.