:: Pencarian Peraturan ::
- Tentang:
-
BAHWA SUATU PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG TELAH MEMPUNYAI ISTRI, SEYOGYANYA HARUS DISERTAI IZIN DARI PENGADILAN AGAMA SEBAGAIMANA YANG TELAH DITETAPKAN DIDALAM PASAL 3,9,24 DAN 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.
- Tentang:
-
BAHWA PEMBERIAN 1/2 BAGIAN DARI GAJI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983, DIRUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990, MENGENAI PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUKAN MERUPAKAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA. KARENA PEMBERIAN 1/2 GAJI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT MERUPAKAN KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA