Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel

logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II

Jln Ir. Soekarno. Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Saumlaki. 97664

Prosedur Banding Perkara Perdata

Prosedur Banding Perkara Perdata

Alur_ Proses_ Banding_Perkara_Perdata

 

  1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja / loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding.

  2. Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
  3. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permohonan banding telah lampau.
  4. Panjar biaya banding dituangkan dalam SKUM, dengan peruntukan:

    1. Biaya pencatatan pernyataan banding;
    2. Biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ditambah biaya pengiriman ke rekening Pengadilan Tinggi;
    3. Ongkos pengiriman berkas;
    4. Biaya pemberitahuan (BP):
      • BP Akta Banding;
      • BP Memori Banding;
      • BP Kontra Memori Banding;
      • BP untuk memeriksa berkas bagi Pembanding;
      • BP untuk memeriksa berkas bagi Terbanding;
      • BP putusan bagi Pembanding;
      • BP putusan bagi Terbanding;
    5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:
      • lembar pertama untuk pemohon;
      • lembar kedua untuk kasir;
      • lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
    6. Menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang pihak bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
    7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
    8. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
    9. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.
    10. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar tunas maka pengadilan wajib membuat akta pemyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding.
    11. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus telah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
    12. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-¬masing lawannya dengan membuat relaas pemberitahuan / penyerahannya.
    13. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam Relaas.
    14. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
    15. Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank pemerintah / kantor pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
    16. Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan Akta Panitera.
    17. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.






Berita Terkini

23Oct

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas PN Saumlaki
Pada hari Kamis tanggal 19 Okober 2017 Pengadilan Negeri Saumlaki melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Saumlaki Menujuh wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang dihadiri oleh para undangan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kepala Kepolisian Resort MTB, Kepala Cabang Rutan saumlaki dan Ketua DPC Peradi […]

19Sep

Sosialisasi Gugatan Sederhana Dan Maklumat Mahkamah Agung RI
Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, Sosialisasi Gugatan Sederhana Dan Maklumat Mahkamah Agung RI yang lansung dipimpinnoleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki yang berlangsung dengan baik, yang di ikuti oleh seluruh Hakim, Para Pejabat, Pegawai dan Honorer diakhiri dengan sesi tanya jawab.

18Aug

Upacara Hut Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia
Pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017 pada jam 08:00 WIT keluarga besar Pengadilan Negeri Saumlaki melaksanakan Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 yang berlangsung dengan baik.