Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel

logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II

Jln Ir. Soekarno. Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Saumlaki. 97664

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana
  1. Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana. atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan dapat dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya.
  2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
  3. Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
  4. Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
  5. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
  6. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
  7. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
  8. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
  9. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
  10. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
  11. Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
  12. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
  13. Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama: Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama; Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada; Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan; Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama; Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
  14. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
  15. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
  16. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
  17. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).





Berita Terkini

23Oct

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas PN Saumlaki
Pada hari Kamis tanggal 19 Okober 2017 Pengadilan Negeri Saumlaki melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Saumlaki Menujuh wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang dihadiri oleh para undangan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kepala Kepolisian Resort MTB, Kepala Cabang Rutan saumlaki dan Ketua DPC Peradi […]

19Sep

Sosialisasi Gugatan Sederhana Dan Maklumat Mahkamah Agung RI
Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, Sosialisasi Gugatan Sederhana Dan Maklumat Mahkamah Agung RI yang lansung dipimpinnoleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki yang berlangsung dengan baik, yang di ikuti oleh seluruh Hakim, Para Pejabat, Pegawai dan Honorer diakhiri dengan sesi tanya jawab.

18Aug

Upacara Hut Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia
Pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017 pada jam 08:00 WIT keluarga besar Pengadilan Negeri Saumlaki melaksanakan Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 yang berlangsung dengan baik.