Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel

logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II

Jln Ir. Soekarno. Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Saumlaki. 97664

Pra Peradilan

Pra Peradilan
  1. Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:
    • Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
    • Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
    • Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
    • Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
  2. Yang dapat mengajukan Pra peradilan adalah:
    • Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
    • Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
    • Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.
  3. Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas:
    • Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
    • Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
    • Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.

PROSES PEMERIKSAAN PRA PERADILAN

  1. Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
  2. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
  3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
  4. Pemohon dapat mencabut permohonan¬nya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
  5. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN

  1. Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan “tidak sahnya” penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).
  2. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
  3. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
  4. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

 






Berita Terkini

23Aug

UPCARA PERINGATAN HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE – 73
SAUMLAKI. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Ronald Lauterboom,SH. Minggu (19/8) pagi tepat pada pukul 07.30 WIB menjadi Pembina Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung RI ke-73 dengan mengusung tema “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi” dihalaman depan gedung Pengadilan Negeri Saumlaki, Saumlaki. Upacara tersebut diikuti oleh […]

22Aug

UPACARA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE – 73
SAUMLAKI. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Ronald Lauterboom,SH. Jum’at (17/8) pagi tepat pada pukul 07.30 WIB menjadi Pembina Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-73 dengan mengusung tema “Kerja Kita Prestasi Bangsa” dihalaman depan gedung Pengadilan Negeri Saumlaki, Saumlaki. Upacara tersebut diikuti oleh Para Hakim, […]

23Oct

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas PN Saumlaki
Pada hari Kamis tanggal 19 Okober 2017 Pengadilan Negeri Saumlaki melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Saumlaki Menujuh wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang dihadiri oleh para undangan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kepala Kepolisian Resort MTB, Kepala Cabang Rutan saumlaki dan Ketua DPC Peradi […]